Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, tantangan dan solusi dalam pengawasan APBD Manado masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Tantangan pertama dalam pengawasan APBD Manado adalah minimnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar keuangan daerah, “Keterbukaan informasi sangat penting dalam pengawasan APBD agar masyarakat dapat memahami secara jelas bagaimana uang negara digunakan.”
Selain itu, kurangnya kesadaran dan komitmen dari para pengelola keuangan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Ahmad Rifai, seorang aktivis anti korupsi, “Tanpa adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari pihak terkait, pengawasan APBD hanya akan menjadi formalitas belaka.”
Namun, tidak ada masalah tanpa solusi. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan APBD Manado adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardani Ali Sera, seorang anggota DPR, yang menyatakan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.”
Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas keuangan daerah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi solusi yang efektif. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “BPK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.”
Dengan adanya kesadaran, komitmen, partisipasi masyarakat, dan penguatan peran lembaga pengawas keuangan daerah, diharapkan pengawasan APBD Manado dapat berjalan dengan lebih efektif dan transparan. Sehingga, keuangan daerah dapat dikelola dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manado.