Peran pemerintah dalam memperkuat pengawasan keuangan otonomi khusus Manado merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado memiliki status otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan.
Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, pengawasan keuangan otonomi khusus seperti Manado harus dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. “Pemerintah daerah harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Bambang Soesatyo.
Pengawasan keuangan otonomi khusus Manado juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi praktik korupsi,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat penting dalam memperkuat pengawasan keuangan otonomi khusus Manado. Menurut Harry Azhar Azis, Anggota BPK, lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna menjamin akuntabilitas dan transparansi. “BPK akan terus melakukan pengawasan secara independen terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk di Manado,” ujar Harry Azhar Azis.
Dengan demikian, peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti BPK sangat penting dalam memperkuat pengawasan keuangan otonomi khusus Manado. Kolaborasi yang baik antara semua pihak diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pembangunan di Manado dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.