Peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD sangat diperlukan.
Menurut Dr. Henny F. Mawuntu, Ketua Komisi Informasi Publik Kota Manado, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD adalah kunci utama dalam mewujudkan good governance di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, kita dapat meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.”
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk APBD. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga agar APBD digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam pengawasan APBD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengawasan APBD serta minimnya akses informasi yang transparan dari pemerintah daerah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kota Manado untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan APBD. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memantau penggunaan anggaran daerah dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan.
Sebagai salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan APBD, pemerintah daerah Kota Manado dapat menyelenggarakan forum-forum terbuka seperti rapat-rapat publik atau diskusi bersama dengan warga. Dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung bertukar informasi dan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait tentang pengelolaan APBD.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBD, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan pemerintah daerah dapat memperoleh kepercayaan dari warganya. Sebagaimana disampaikan oleh Pakar Tata Kelola Keuangan Daerah, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.”