Pengawasan keuangan dalam konteks otonomi khusus Manado menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Pengawasan keuangan otonomi khusus Manado harus dilakukan secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam memastikan keuangan daerah terjaga dengan baik.”
Dalam prakteknya, transparansi dalam pengelolaan keuangan bisa diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik. Akuntabilitas juga perlu ditegakkan dengan menegaskan tanggung jawab setiap pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Dr. Anwar Supomo, seorang pakar keuangan daerah, “Pentingnya pengawasan keuangan otonomi khusus Manado tidak bisa diabaikan. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka akan tercipta good governance yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.”
Dalam konteks otonomi khusus Manado, pengawasan keuangan menjadi semakin penting mengingat potensi kerawanan dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga pengawas daerah lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Manado. Oleh karena itu, peran semua pihak dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik sangatlah penting.