Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado: Menilik Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah


Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado: Menilik Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado yang dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara (TPKN) merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Melalui TPKN, BPK memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

Menilik hasil Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado, terlihat bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Salah satu masalah yang sering dijumpai adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya agar dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan.”

Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa “Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan serta menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.”

Dengan demikian, Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pengelolaan keuangannya. Dengan adanya rekomendasi dan saran dari BPK, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangannya demi tercapainya pembangunan daerah yang berkualitas.