Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Manado dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, BPK memiliki tugas yang sangat vital dalam menjaga keuangan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan korupsi.
Menurut Kepala BPK Manado, Dedi Mulyadi, “Peran BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa semua dana yang dikelola oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyelewengan.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan mandat kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Manado meliputi berbagai aspek, mulai dari anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga pelaporan keuangan yang harus transparan dan akurat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, M.Sc., M.A., “Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kerugian negara dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik.” Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah juga sangat diperlukan untuk mendukung kinerja BPK dalam melakukan pengawasan.
Dengan demikian, peran Badan Pemeriksa Keuangan Manado dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, sangatlah dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.