Day: December 23, 2024

Posted on

Pentingnya Transparansi dalam Audit Keuangan Daerah Manado


Transparansi dalam audit keuangan daerah Manado merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan akuntabel. Menurut pakar keuangan daerah, transparansi adalah kunci utama dalam menghindari praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Belinda Kurniawan mengatakan, “Pentingnya transparansi dalam audit keuangan daerah Manado tidak bisa diabaikan. Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana keuangan daerah dikelola dan dipertanggungjawabkan.”

Audit keuangan daerah tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kecurangan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran secara langsung.

Ketika ditanya mengenai pentingnya transparansi dalam audit keuangan daerah Manado, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, “Kami sangat mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi yang tinggi, kami yakin bahwa keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.”

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Keuangan Daerah (LPKD), ditemukan bahwa transparansi dalam audit keuangan daerah Manado masih perlu ditingkatkan. Beberapa rekomendasi telah diajukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah guna mencapai transparansi yang diinginkan.

Dengan demikian, pentingnya transparansi dalam audit keuangan daerah Manado tidak hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi dan memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan transparan.

Posted on

Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado: Menilik Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah


Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado: Menilik Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado yang dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara (TPKN) merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Melalui TPKN, BPK memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

Menilik hasil Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado, terlihat bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Salah satu masalah yang sering dijumpai adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya agar dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan.”

Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa “Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan serta menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.”

Dengan demikian, Tinjauan Pemeriksaan Keuangan Negara Manado menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pengelolaan keuangannya. Dengan adanya rekomendasi dan saran dari BPK, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangannya demi tercapainya pembangunan daerah yang berkualitas.